Diduga Jebakan Batman Dipersiapkan Pemerintah Desa Pulau Batang Untuk Masyarakat.

oleh -1 Dilihat
oleh

Kantor Pemerintahan Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Sepertinya Kades dan Perangkat, Serta Unsur Kelembagaan Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sudah merasa lega atas pemberitaan Klarifikasi dari salah satu media online yang ada di wilayah Provinsi Kepri ini, yang memaparkan sesungguhnya masyarakat Desa Pulau Batang sudah mendukung realisasi dana kompensasi sebesar 3 juta rupiah itu, dan diperjelas lagi didalam pemberitaan media yang mengklarifikasi tersebut bahwa, seolah – olah atau seakan-akan masyarakat menyatakan bahwa, tuduhan sudah terjadi pemangkasan dana kompensasi hingga 50% itu tidak benar, dan dijelaskan juga, sesungguhnya masyarakat sudah setuju lah dengan angka 3 juta itu.

Untuk kebenaran berita klarifikasi ini yang terkesan berbalas pantun itu, mari kita simak tanggapan sumber di alenia berikut ini.

Kepri (Globaldrafnews.com) – beberapa orang dari warga masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, mereka merasa agak terkejut membaca bait kalimat yang tertuang pada pemberitaan salah satu media online yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini (sengaja tidak kami cantumkan nama medianya, demi untuk menjaga hubungan sesama insan jurnalistik).

Dalam pemberitaan tersebut ada tertuang kalimat, “Kepala Desa Pulau Batang, Amran, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat pertama, masyarakat telah setuju menerima kompensasi sebesar 6 juta per Kartu Keluarga (KK). Tetapi perusahan menawarkan lagi sebesar 3 juta per kepala keluarga dan hasil kesepakatan kedua seluruh warga masyarakat setuju dan Perusahaan telah mengonfirmasi bahwa mereka akan memberikan kompensasi dalam dua tahap, dengan tahap pertama dan tahap kedua dengan kesepakatan hasil musyawarah sebagai bukti keseriusan mereka.

Membaca tulisan yang tertuang diberita media tersebut, salah seorang warga masyarakat Desa Pulau Batang, saat kami hubungi via telpon pagi ini, Dia mengungkapkan rasa kesalnya, “Saya tidak peduli dengan apa yang sudah diberitakan oleh media itu, yang jelas sampai masa pencairan pertama yang bernilai uang sebesar satu setengah juta rupiah kepada masyarakat Desa Pulau Batang itu, tidak pernah ada rapat atau musyawarah kedua yang mengatakan masyarakat setuju dengan angka 3 juta sebagai dana kompensasi lahan itu, itu sebuah kabar yang sengaja diciptakan untuk menyejukkan suasana saja, pada intinya, musyawarah terakhir antara masyarakat Desa Pulau Batang bersama pihak Perusahaan yang dikoordinir oleh Bapak Agus waktu itu, sudah sepakat bahwa, perusahaan sendiri yang menyanggupi untuk memberikan dana kompensasi lahan itu sebesar 6 juta rupiah, dan kalau ada yang mengatakan ada rapat susulan, yang mengatakan masyarakat menyetujui pengurangan dana kompensasi itu sampai 3 juta rupiah, itu tidak benar, itu bohong” begitu pungkas sumber yang menjelaskan kepada kami via telpon seluler, Sabtu (08/06/24) pagi dini hari.

Sebut sumber lebih lanjut, Jika kita semua mau jujur, di desa kita ini ada Bapak Babinkantibmas, ada Bapak Babinsa, ya tanyakan saja dengan Bapak-bapak petugas itu, ada tidak musyawarah kedua yang menyepakati tentang masyarakat menyetujui penawaran dari perusahaan dengan angka 3 juta itu?, dan saya yakin sekali Bapak – Bapak Keamanan desa itu pasti bicara netral untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat dan desa kami ini.

“Lagi pula di setiap rapat atau musyawarah yang sifatnya ada kaitan rencana investasi, jika rapatnya tidak menghadirkan Bapak-Bapak dari unsur Keamanan desa itu, rasanya sangat tidak baik, ini menurut saya” katanya.

Sebagai manusia, saya ini insan yang tidak luput dari kealpaan, tidak luput dari kekhilafan, atau mungkin saya pelupa agaknya, maaflah, namun seingat saya, sebelum proses realisasi pertama dana kompensasi yang bernilai satu setengah juta itu, tidak pernah kami diundang untuk musyawarah kedua yang katanya masyarakat setuju dengan nilai 3 juta itu.

Jadi tegas saya nyatakan, kabar ada musyawarah kesepakatan warga yang kedua itu, saya berani nyatakan itu bohong besar, itu tidak benar, bahkan kesepakatan angka 6 juta rupiah itu saja, sudah dibahas cukup alot sekali, tadinya kami minta 10 atau 9 juta rupiah, tetapi pihak perusahaan tidak sanggup, dan akhirnya angka 6 juta itu kesanggupan dari pihak perusahaan itu sendiri,dan akhirnya mengingat dan memperhatikan demi kemajuan desa, akhirnya kami sepakat lah dengan angka 6 juta itu.

Yang lebih parah lagi, perlu saya perjelas, masyarakat desa, kami semua ini terkesan sudah masuk perangkap, sudah kena Jebakan Batman, apa tidak?, setelah diserahkan uang pencairan pertama yang bernilai 1,5 juta rupiah itu, seluruh masyarakat yang menerima uang tersebut sudah bertanda tangan, hanya kami beberapa orang saja yang belum bertanda tangan karena belum bersedia menerima uang tersebut, setelah proses pemberian uang dan tanda tangan itu, barulah Kades dan orang-orangnya mengungkapkan bahwa, perusahaan hanya sanggup memberikan dana kompensasi sebesar 3 juta rupiah, dan kabar itupun disampaikan hanya kepada beberapa warga saja, bukan disampaikan dalam musyawarah.

Pernyataan Kades itu sangat mengejutkan, dan sebenarnya masyarakat keberatan, tetapi karena masyarakat tergolong orang yang tidak mengerti hukum, akhirnya mereka takut membantah, soalnya mereka sudah membubuhkan tanda tangan penerimaan dana tahap pertama itu, mereka takut kena tuntut dan segala macam lah, karena mereka sudah bertanda tangan, jelas ini saya menilai semacam Jebakan Batman.

“Sekilas kira-kira begitulah kondisi saat ini, masyarakat ingin membantah tetapi takut dituntut karena sudah bertanda tangan terima uang, kasian masyarakat yang buta hukum dibodoh-bodohi seperti itu, tapi tidak termasuk saya dan beberapa teman-teman, dan kami tidak akan tinggal diam, dan terhadap kami ini, saya hanya sedikit memberi syarat, Kades dan perangkat desa serta perusahaan jangan tenang dulu, kami tetap menagih angka kesepakatan awal yang bernilai 6 juta itu, kami akan mencari upaya, bila perlu kami akan mencari teman-teman diluar sana untuk membantu kami berjuang agar masyarakat bisa menerima hak mereka tanpa harus ditakut-takuti seperti saat ini” demikian pungkas sumber panjang lebar memaparkannya. (Suryadi Hamzah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.