TERKESA TIDAK PROFESIONAL, LAMBANNYA PROSES PAW DI LEMBAGA DPRD KOTA TANJUNG PINANG.

TanjungPinang (Globaldrafnews.com) –
Surat dari DPP Partai Gerindra terkait pemberhentian M. Apriyandi salah satu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari partai Gerindra periode 2019-2024 yang telah di berhentikan dari Partai Gerindra, dan surat pemberhentian tersebut telah di Terima oleh lembaga DPRD Kota Tanjung Pinang Tanggal 15 November 2021 belum di jawab dan di sampaikan ke Gubernur Kepulauan Riau sampai saat ini.


Sementara tata tertib pada BAB X pasal 152 ayat 3 dan 4 menyebutkan paling lama 7 hari terhitung saat di terimanya surat pemberhentian sebagaimana yg di maksud pada ayat(1) atau laporan sebagaimana di maksud pada ayat(2) Walikota menyampaikan usulan pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat(2) walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


Dalam point 5 juga tercantum apabila setelah 7 hari walikota tidak menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD yang di maksud pada ayat(3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai pemerintah pusat.

Berita : G.I.G Ista